PARIS, KOMPAS.com - Saat dunia memusuhi Libya, Perancis tampil paling depan membantu pemberontak. Dan kini, lebih dari 2.000 prajuritnya tengah bertempur melawan pemberontak Islam di Mali.
Namun, sejumlah analis mengatakan, kembalinya Perancis sebagai pemain utama di panggung internasional nampaknya lebih banyak mengundang risiko ketimbang pujian.
Dulu, Perancis dikenal sebagai salah satu negara kolonial terbesar di dunia. Koloninya tersebar mulai benua Amerika, Afrika dan Asia. Sayangnya, seperti halnya negara kolonial lainnya, Inggris, pengaruh Perancis kini memudah di balik Amerika Serikat.
Perancis memang menentang invasi AS ke Irak pada 2003 -sebuah langkah yang memicu kemarahan di antara banyak politisi AS- namun, Perancis juga mendukung AS di Perang Teluk I 1991 dan di Afganistan.
Saat rakyat Libya mengangkat senjata untuk melawan Moammar Khadafi pada 2011, dengan cepat Perancis menjadi pendukung utama pemberontak dan mengirim pesawat tempur untuk menghentikan laju pasukan pemerintah yang hampir menghabisi pasukan pemberontak.
Keterlibatan Perancis di Libya, kemudian disusul intervensi militer NATO yang menyediakan dukungan serangan udara sehingga pasukan pemberontak mampu menggulingkan Khadafi hanya dalam beberapa bulan saja.
Keputusan cepat juga dilakukan pemerintah Perancis di bawah pimpinan Francois Hollande. Pemimpin beraliran sosialis ini dengan cepat menyetujui pengiriman militer untuk membantu angkatan darat Mali yang kewalahan menghadapi pemberontak.
Keputusan Hollande itu diambil sehari setelah pasukan pemberontak militan yang terkait Al-Qaeda, yang sudah menguasai wilayah utara, bergerak untuk merebut wilayah selatan Mali.
Baik intervensi di Libya maupun Mali, Perancis mendapatkan pujian dari dunia internasional. Namun, sejumlah analis politik khawatir keterlibatan Perancis di Mali lebih berisiko, karena konflik di Mali berpotensi berlangsung dalam jangka panjang.
“Perancis berharap negara-negara Afrika dan Eropa ikut mengangkat senjata. Namun, negara-negara Eropa lain terlalu pengecut,” kata Philippe Moreau-Defarges, peneliti lembaga riset IFRI di Paris.
Pasukan koalisi Afrika yang diharapkan membantu Mali bisa mencapai 6.000 personil dijadwalkan tiba di Bamako dalam waktu dekat. Sementara AS dan sejumlah negara Eropa menjanjikan bantuan berupa pesawat angkut dan bantuan logistik.
Sejauh ini, Perancis adalah satu-satunya negara Barat yang mengirimkan pasukan tempurnya ke Mali.
Berebut Pengaruh di Afrika
Keterlibatan Perancis di Mali juga bukan sekadar urusan melawan pemberontak Islam. Namun, juga untuk mengembalikan pengaruh Perancis di benua yang sebagian wilayahnya pernah menjadi jajahan Perancis itu.
Apalagi dalam beberapa tahun belakangan ini, pengaruh China baik dari sisi politik dan investasi berkembang pesat di Afrika.
“Afrika tengah melepaskan diri dari Perancis dan Perancis ingin tetap tampil di Afrika,” papar Moreau-Defarges.
Salah satu bukti lain upaya Perancis menancapkan pengaruhnya di Afrika adalah di Pantai Gading, yang juga bekas jajahannya. Pada 2011, Perancis membantu menggulingkan presiden yang kalah dalam pemilu namun tidak mau turun dari jabatannya. Pasukan Perancis membantu menggulingkannya dan mendudukkan rivalnya sebagai presiden Pantai Gading.
Pemerintah Perancis membantah jika keterlibatannya di Mali adalah bentuk dari neo-kolonialisme. Sebab, intervensi di Mali mendapat dukungan Dewan Keamanan PBB dan sejumlah negara Afrika. Bahkan, pemerintah Mali meminta Perancis untuk mengirimkan pasukannya.
Berlangsung Lama
Petualangan Perancis di Mali, yang dimulai hanya beberapa bulan setelah Perancis menarik pasukannya di Afganistan, nampaknya bakal menjadi salah satu misi Perancis yang paling memakan biaya.
Menlu Perancis Laurent Fabius menggambarkan misi militer Perancis ini hanyalah untuk menahan laju pemberontak, terutama hanya menggunakan serangan udara dan hanya akan berlangsung beberapa pekan saja.
Namun, sejak intervensi Perancis ini bisa melibatkan hingga 4.000 prajurit dan Menhan Jean-Yves Le Drian mengatakan misi militer Perancis di Mali adalah untuk menguasai seluruh wilayah Mali, maka skenario beberapa pekan agaknya tak mungkin terlaksana.
Pernyataan Le Drian itu berarti Perancis kini memiliki misi untuk menghancurkan pemberontakan Islam di bagian utara Mali yang wilayahnya lebih luas dari Perancis. Apalagi, di kawasan gurun pasir seperti itu para pemberontak bisa lebih mudah keluar masuk Mali ke negara-negara tetangganya.
Bahkan PM Inggris David Cameron memperingatkan bertempur melawan militan Islam di kawasan itu membutuhkan waktu bertahun-tahun bahkan mungkin dekade dan tidak mungkin diselesaikan dalam hitungan bulan.
Hal itu sudah terbukti di Afganistan, pasukan AS yang sudah satu dekade berada di negari itu tak kunjung berhasil memadamkan pemberontakan Taliban. Begitu pula dengan kegagalan AS di Somalia.
“Nampaknya di gurun Sahara ini, Perancis akan menghadapi skenario yang sama seperti dihadapi AS di Somalia dan Afganistan,” kata Bertrand Badie dari Institut d’Etudes Politiques Paris.
Article source: http://www.hidayatullah.com/read/25169/02/10/2012/dr-adian:-multikulturalisme-sama-bahayanya-dengan-pluralisme.html
Mali, Petualangan Perancis Paling Berisiko
